Dua Anak Perwira Polda Malut Ikut Seleksi Akpol, Kompolnas Bakal Surati Kapolda

PENAMALUT.COM, TERNATE – Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) akan menyurati Kapolda Maluku Utara untuk menanyakan terkait dua anak perwira menengah Polda Malut yang mengikuti seleksi taruna Akademi Kepolisian (Akpol) tingkat panitia daerah (Panda) Polda Malut.

Komisioner Kompolnas, Poengky Indarti kepada wartawan mengatakan, seleksi penerimaan taruna Akpol, Bintara maupun Tamtama Polri harus transpran, bersih dan bebas dari praktik-praktik calo.

“Terima kasih banyak informasinya. Kami akan mengirimkan surat klarifikasi ke Polda Maluku Utara untuk menanyakan benarkah diduga ada 2 anak pejabat Polda yang belum berdomisili sesuai dengan batas minimum ketentuan domisili di Maluku Utara, tetapi ikut mendaftar Akpol di Polda Maluku Utara,” ujar Komisioner Kompolnas, Poengky Indarti.

Poengky berharap dalam proses seleksi taruna Akpol, Bintara dan Tantama Polri di Polda Malut harus berjalan sesuai prinsip BETAH (Bersih, Transparan, Akuntable, dan Humanis). Jangan sampai ada penyelewengan-penyelewengan atau upaya-upaya lain yang dapat mengganggu sitem BETAH dan merusak nama baik Polri.

“Kita semua berharap calon-calon yang nantinya diterima adalah calon-calon terbaik yang kelak akan menjadi polisi-polisi terbaik guna dapat melayani, melindungi, mengayomi masyarakat dan menegakkan hukum,” harapnya.

Sebelumnya,informasi yang diterima, kedua anak perwira itu mengikutkan anaknya pada seleksi taruna Akpol Polda Malut. Padahal keduanya diketahui belum berdomisili di Maluku Utara di atas dua tahun. Sedangkan dalam aturannya harus minimal dua tahun bertempat tinggal di wilayah yang akan diikutkan seleksi.

Sumber terpercaya menyebutkan, ini bukan kali pertama ada petinggi Polda yang mengikutkan anaknya pada seleksi taruna Akpol. Pada tahun-tahun sebelumnya juga pernah terjadi. Dengan memanfaatkan jabatan di Polda, mereka lalu mengikutkan anaknya pada seleksi taruna Akpol.

“Hal ini membuat jatah putra dan putri daerah Maluku Utara diambil untuk anak mereka. Padahal di mana tempat lahir mereka juga ada Polda, tapi kenapa mereka memanfaatkan di daerah lain,” kata sumber tersebut kepada wartawan, Kamis lalu.

Untuk itu, Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Midi Siswoko harus benar-benar komitmen dalam seleksi penerimaan calon anggota Polri yang dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip bersih, transparan, akuntabel dan humanis (Betah).

Tak hanya itu, Polda juga telah menggelar penandatanganan pakta integritas dan pengambilan sumpah penerimaan Taruna/i Akpol, Bintara dan Tamtama Polri tahun 2023 bertempat di Aula Kie Raha Polda Malut, Selasa (18/4) lalu. Sehingga bukan sekadar slogan, tetapi wujud dari sebuah komitmen Kapolda.

Kapolda Irjen Pol Midi Siswoko juga telah menyampaikan agar pengelolaan sumber daya manusia di tubuh Polri harus bersih, jujur, dan berkeadilan mulai dari hulu pada tahap rekrutmen sampai hilir saat pengakhiran dinas dengan menerapkan sistem merit yang didasarkan pada kapabilitas, kompotensi, komitmen dan integritas yang tinggi.

“Dengan demikian, untuk mewujudkan sumber daya manusia pilihan harus diawali dengan komitmen bersama melalui pembacaan pakta integritas dan pengambilan sumpah atas nama tuhan dan akan dipertanggungjawabkan,” ucapnya.

Kata dia, kegiatan seperti ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mensosialisasikan kepada seluruh masyarakat bahwa seleksi penerimaan calon anggota Polri dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip “Betah” (Bersih, Transparan, Akuntabel dan Humanis).

Dalam mewujudkan hal tersebut harus dilaksanakan komitmen bersama baik peserta, orang tua, panitia, outsorcing dan pengawas internal maupun eksternal. Sehingga prinsip bersih, transparan, akuntabel dan humanis bukan hanya sebagai slogan, tetapi wujud dari sebuah komitmen.

Jenderal bintang dua itu kembali menegaskan kepada panitia dan pengawas internal dan eksternal agar dapat berperan aktif dalam tahapan seleksi, dan dapat melaporkan setiap jenjang apabila ditemukan adanya hal-hal menyimpang dalam pelaksanaan seleksi.

“Jangan mencoreng nama baik institusi Polri dalam pelaksanaan tes ini. Laksanakan fungsi dengan baik dan benar. Jika ada yang melakukan pelencengan, maka ditindak secara tegas sesuai hukum yang berlaku. Sehingga dalam proses seleksi dapat menjaring calon anggota Polri yang berkualitas,”pungkasnya menutup. (gon)