Dililit Utang, Pemprov Maluku Utara ”Putar Otak”

PENAMALUT.COM, TERNATE – Pemerintah Provinsi Maluku Utara dihadapkan permasalahan utang yang cukup besar. Utang tersebut mulai dari utang belanja modal, belanja barang jasa, serta utang dana bagi hasil (DBH) kabupaten/kota.

Utang tersebut jika diakumulasikan hampir mencapai satu triliun. Hal ini tentu membuat Pemprov Malut harus memutar otak untuk melunasinya. Apalagi, Gubernur Abdul Gani Kasuba telah menekankan agar utang tersebut segera diselesaikan sebelum masa jabatannya berakhir pada Desemeber nanti.

Salah satu upaya yang dilakukan Pemprov Malut saat ini adalah dengan menghemat anggaran atau memangkas kegiatan setiap OPD untuk membayar utang-utang tersebut.

Sekretaris Daerah Provinsi Malut, Samsuddin Abdul Kadir saat dikonfirmasi Nuansa Media Grup (NMG) menjelaskan, menumpuknya utang tersebut terutama utang DBH, lantaran tahun 2022 kemarin banyak pendapatan yang tidak bisa digarap secara maksimal.

Untuk utang belanja modal, kata dia, sudah terbayarkan sebesar 70 persen. Sementara utang DBH sudah Rp 40 miliar dari total 200 miliar yang tersebar di sepuluh kabupaten/kota.

“Kami bisa memahami kabupaten/kota butuh anggaran untuk pembangunan, dan merasa ada uangnya. Tapi kami meminta bahwa kita menyesuaikan dengan kondisi APBD. Mudah-mudahan ada uang kita bayar,” ujarnya, Selasa (25/7).

Seiring dengan utang tersebut, lanjutnya, pemerintah bakal melakukan pemangkasan terhadap program kegiatan 2023. Dengan begitu, dapat leluasa membayar utang-utang yang ada.

“Yang jelas uang yang kita dapatkan senilai itu belum tersedia langsung di kas daerah. Yang kita dapatkan transferan, melakukan penagihan pajak dan lain sebagainya,” katanya.

Samsudin bilang, akibat dari tunggakan DBH ini, semua kabupaten/kota melayangkan protes. Dia juga memahami kebutuhan kabupaten/kota terhadap anggaran anggaran itu.

”Namun kita harus melihat kondisi keuangan yang ada. Pemda saat ini agak kesulitan, karena kita punya utang yang cukup besar dan harus dibayar. Hari Sabtu akan ada pertemuan dengan pemda kabupaten/kota. Jadi akan kita diskusikan,” pungkasnya. (ano/ask)