Bupati Halbar Cs Dihadirkan Dalam Sidang Dugaan Korupsi Anggaran Lahan

Tiga saksi yang dihadirkan dalam sidang perkara dugaan korupsi anggaran pengadaan lahan di Pemkab Halbar

PENAMALUT.COM, TERNTATE – Sidang perkara dugaan korupsi anggaran pengadaan lahan pembangunan kantor cabang Dinas Pendidikan Halmahera Barat kembali dilanjutkan pada Selasa (19/12) bertempat di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Ternate.

Sidang dengan agenda pemeriksaan saksi oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) itu dipimpin Ketua Majelis Hakim Romelo F.T didampingi dua hakim anggota, Kadar Noh dan R.Moh. Yakob Widodo.

Pada kesempatan itu, JPU menghadirkan empat saksi. Mereka adalah Bupati Halbar James Uang, Wakil Ketua DPRD Halbar Riswan, Kepala Bapenda Halbar Chuzaemah, dan tim appraisal Ahmad Muhnissin. Ahmad rencananya dilakukan pemeriksaan via online. 

Bupati James Uang lebih dulu dimintai keterangan. Dalam keterangannya, James mengaku mengenal ketiga terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga. Ia dilantik sejak tahun 2021, dan program pengadaan tanah juga dilakukan sejak tahun 2021 dari APBD.

“Saya tahu ketika ada surat permohonan dari Dikbud (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan) Malut terkait permintaan penyediaan lahan,” ujarnya.

Dari surat permohonan tersebut kemudian di disposisi ke Sekda Syahril Abd Radjak pada tahun 2021, namun ia lupa bulannya. Dan pada saat itu letak lahannya belum ditentukan.

Pengadaan tanah tersebut menurut penyidik menyalahi aturan pengadaan tanah setelah dipanggil di Kejaksaan. Tanah itu telah dihibahkan ke Dikbud Malut, tidak lagi masuk ke Pemda Halbar, karena sudah dilepas. 

“Saya tidak tahu kalau tanah itu bermasalah, karena Sekda tidak menyampaikan setelah disposisi. Ada juga pengadaan tanah yang lain,” ucapnya.

“Secara teknis saya tidak tahu pengadaan tanah itu dan juga tidak ada permintaan seseorang untuk pengadaan tanah pembangunan kantor Cabang Dinas Dikbud di Halbar. Secara teknisnya di bagian pemerintahan,” sambungnya.

Surat yang diterima dari Dikbud Malut itu ditandatangani oleh kepala dinas, namun ia lupa namanya. Isi surat itu intinya meminta untuk menyediakan satu lahan pembangunan Kantor UPTD/Cabang Dinas Pendidikan. Surat itu kemudian ia tindaklanjut ke Sekda.

James menuturkan, pada saat pengadaan tanah itu dilakukan, tidak ada yang sedorkan untuk penentuan lokasi pembangunan kantor Cabang Dinas Pendidikan. Lokasi tanah itu disetujui karena ada tim appraisal dan juga ada SHM.

“Saya tidak pernah turun ke lokasi, tapi di lokasi tersebut tidak ada pembangunan yang menghalangi. Saya pandang itu layak,” katanya.

Kepala Bapenda Halbar, Chuzaemah yang kala itu masih menjabat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) juga mengaku mengenal para terdakwa selaku pekerjaan sebagai PNS.

Sementara Wakil Ketua DPRD Halbar, Riswan Hi. Kadar dalam keterangannya juga mengaku mengenal para terdakwa dan terdakwa Ramli masih terdapat hubungan keluarga.

Sekadar diketahui, dalam perkara ini Kejari telah menetapkan tiga seorang sebagai tersangka. Mereka adalah Kepala Sub Bagian Pertanahan dan Bina Kecamatan pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Halbar, Rahmat Siko. Rahmat juga berperan sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam pengadaan lahan ini. Kemudian Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Halbar Demianus Sidete, dan Ramli Litiloly selaku Kepala Cabang Dinas Pendidikan Halbar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara. (gon/ask)

Respon (1)

Komentar ditutup.