Soal SKPD membandel, DPRD Malut Harus Evaluasi Diri

0
Ketua DPD KNPI Maluku Utara, Irman Saleh.

PENA – Ketidakhadiran SKPD lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara saat paripurna DPRD tidak bisa dianggap remeh. Hal itu disampaikan ketua DPD KNPI Malut Irman Saleh, Selasa (26/1).

Irman mengatakan, bukan tidak mungkin ada satu dan lain hal yang luar biasa sehingga pimpinan SKPD malas hadir di kantor DPRD Malut. Kalau bukan malas, bisa saja pimpinan SKPD menganggap tidak begitu penting hadir dalam paripurna.

“Kalaupun tidak hadir, masih baik jika pimpinan SKPD itu karena ada agenda lain yang sudah terjadwal dari jauh-jauh hari,” kata Irman.

Kenapa hanya satu anggota dewan yang bersuara ketika dianggap enteng pimpinan SKPD. Kenapa anggota dewan yang lain tidak bersuara. Tentu saja ini ada alasannya.
KNPI menyarankan wakil rakyat untuk mengutamakan fungsinya, bukan orientasi lain. Jika ada orientasi lain dan apabila itu ada hubungan dengan SKPD, maka sudah pasti tidak dihargai.

Irman juga menyarankan anggota dewan mengevaluasi sikap mereka selama ini terhadap pimpinan SKPD.

“Jika hubungan dewan dan Pemprov Malut tidak baik, bagaimana mungkin kita bicara pembangunan yang berkelanjutan,” tukas Irman.

Selain itu, KNPI juga menyarankan gubernur Abdul Gani Kasuba agar lebih tegas terhadap pimpinan SKPD yang malas hadir saat paripurna. Harus ada sanksi tegas kepada pimpinan SKPD yang membandel, berupa diganti dari jabatannya. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here