DPRD Halut Tak Berkutik Hadapi PT SAS Loloda

PENA – Komisi II dan III DPRD Halmahera Utara (Halut) menggelar rapat bersama yang menghadirkan Aliansi Masyarakat Lingkar Tambang (AMLT) dan Dinas Lingkungan Hidup Halut, guna menindaklanjuti aksi warga pada 19 Agustus lalu terkait dugaan penyalahgunaan izin operasi PT Sumber Adi Swarna (SAS) di Kecamatan Loloda, Halmahera Utara.

Pihak PT SAS yang izinnya dipermasalahkan tidak hadir dalam rapat tersebut. Pimpinan rapat telah melakukan skorsing sidang hingga menunggu kehadiran mereka. Namun hingga waktu yang ditentukan, tidak ada perwakilan dari PT SAS yang hadir. Pimpinan rapat lalu menunda agenda hingga Rabu besok sembari mengundang PT SAS untuk hadir.

Ketua Komisi III DPRD Halut III, Sahril Hi. Rauf kepada Penamalut.com, Selasa (25/8) usai ditundanya rapat, sangat berharap rapat berikutnya PT SAS bisa hadir dan menjelaskan kelengkapan dan dokumen sejak terjadinya take over. Sebab pandangan politik DPRD bahwa suatu investasi adalah kepentingan nasional, daerah dan masyarakat.

Tetapi soal izin yang menjadi bagian dari investor adalah wajib dimilki ketika diminta oleh publik. Secara politik DPRD melalui komisi III dan II telah menyampaikan Kepada pihak sekretariat agar melayangkan surat kepada PT. SAS untuk dimintai seluruh kelengkapan dokumen yang mereka miliki.

Terkait dengan soal wewenang perubahan terjadi dari undang-undang 32 ke undang-undang 23 kewenangan soal pertambangan sudah ada di provinsi. Tetapi hak-hak sosial, lingkungan dan masyarakat itu kewenangan Pemkab Halut.

“Saya yakin perusahan sebesar SAS itu perusahan profesional. Hanya saja dokumen perusahannya yang terakhir rekomendasi kelengkapan lingkungan itu belum diserahkan. Kami berharap setelah surat mereka terima sudah harus disampaikan sehingga tidak terjadi perbedaan cara pandang antara aliansi dan DPRD,” kata Sahril.

Sahril menambahkan, soal cabut izin PT SAS DPRD tidak memiliki dalil sedikitpun baik regulasi atau sifatnya kasuistik. Sehingga tidak akan mencabutnya, sementara sisi kasuistis DPRD belum melihat dampak dari aktivitas pertambangan. Namun DPRD sendiri sifatnya profesional, tapi kalau aktivitas pertambangan sudah berdampak maka sikap politik itu akan keluar.

Sementara perwakilan dari AMLT Matius Maningaro mengaku PT SAS telah menginjak martabat dan harga diri orang Loloda karena rapat untuk membahas izin operasi pihaknya tidak hadir.

“Sementara dari sisi prosedural saja mereka sudah salah, dan jika tidak ada respon maka resiko yang akan dilakukan masyarakat sebagai wujud dari protes adalah melakukan kekerasan,” tegasnya.

Menurutnya rapat pembahasan ini sengaja diulurkan oleh DPRD kalaupun pihak DPRD serius tidak akan terjadi penundaan rapat. Sebab DPRD tidak menekan kepada PT SAS untuk hadir.

“Sehingga kami sebagai aliansi sangat kecewa. Padahal rapat tersebut sangat penting sehingga bisa mendengar hasilnya,” tutup Matius. (FN)