DLH Malut Tegaskan Tidak Ada Izin Pembuangan Limbah Tailing

0
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Malut, Fahrudin Tukuboya. (Istimewa)

PENA – Beberapa waktu lalu, puluhan massa aksi yang menamakan diri Front Perjuangan Rakyat Obi (FPRO) mendatangi kantor Gubernur Maluku Utara untuk melakukan aksi. Ada sejumlah tuntutan massa dalam aksi tersebut, salah satunya adalah mendesak Gubernur Abdul Gani Kasuba mencabut izin 502/01/DPMPTSP/VII/2019 tentang pembuangan limbah tailing di kepulauan Obi, Halmahera Selatan.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Malut Fahrudin Tukuboya menegaskan Gubernur tidak memiliki kewenangan atau hak untuk memberikan izin pembuangan limbah tailing. Bahkan, kata dia, Kementerian Lingkungan Hidup juga tidak memberikan izin soal ini. “Izin itu ada di pusat. Tapi kementerian juga tidak memberikan izin itu,” jelasnya saat dikonfirmasi Senin (25/1) kemarin.

Menurutnya, dirinya sudah dua kali mengikuti proses sidang komisi penilaian Amdal dengan kementerian, namun kementerian tidak sampai memberikan izin. “Saya tidak tahu tahu teman-teman dapat informasi dari mana soal izin pembuangan limbah tailing itu. 502 itu bukan izin limbah tailing. Entah itu izin lokasi atau apa, yang jelas bukan izin pembuangan limbah tailing. Gubernut tidak punya kewenangan itu,” terangnya.

Pihaknya pada setiap proses kegiatan apapun menyangkut dengan lingkungan, baik itu bangun rumah atau bangun bengkel saja akan dikawal. Sehingga pembangunan yang berdampak negatif akan diupayakan untuk dikendalikan. “Mau kegiatan apa saja, di darat maupun di laut akan dibahas dampak lingkungannya seperti apa. Jadi yang berdampak negatif terhadap masyarakat akan upayakan, sehingga tidak menimbulkan kerugian terhadap masyarakat,” tandasnya.

Sehingga, lanjut dia, apa yang disampaikan massa aksi saat melakukan aksi beberapa waktu lalu itu tidak ada. Bukan soal gubernur tidak punya kewenangan, bahkan kementerian sejauh ini belum mengeluarkan satupun izin terkait pembuangan limbah tailing.

Sebelumnya, massa aksi dari FPRO menduga ada empat perusahaan beroperasi di Kepulauan Obi yang telah mengantongi rekomendasi izin dari guberbur dengan nomor 502/01/DPMPTSP/VII/2019. Mereka meminta gubernur agar mengevaluasi kembali izin tersebut. (ask)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here