Apa Salah Nelayan di Pulau Obi?

0
Ilustrasi Nelayan. (Istimewa)

PENA – Masyarakat di Pulau Obi, Halmahera Selatan, sudah sepatutnya bersedih saat mengetahui izin kawasan perairan yang dikeluarkan pada 2019 lalu, ternyata membuka jalan bagi PT Trimega Bangun Persada (TBP) untuk membuang limbah (beracun) di dasar laut.

Konsorsium Advokasi Tambang (KATAM) Maluku Utara, yang telah lama melihat persoalan ini jadi bertanya-tanya, apa salah nelayan di Pulau Obi kepada pemerintah. Kenapa pemerintah bisa sekejam itu mengeluarkan izin bagi PT TBP untuk membuang limbah ke laut.

Laut adalah tempat bagi nelayan mencari nafkah. Hal itu sudah menjadi rahasia umum. Alih-alih memberi edukasi ke warga untuk menjaga alam laut tetap lestari, pemerintah justru membuka jalan bagi perusahaan pertambangan untuk mencemari laut.

“Atau nelayan yang berasal dari Pulau Obi ini bukan tanggung jawab pemerintah,” tanya Muhlis Ibrahim, Koordinator KATAM Malut.

Bagi Muhlis, kebijakan pemerintah ini justru menambah penderitaan masyarakat yang berdomisili di Pulau Obi. Setelah hutan mereka dirambah oleh perusahan kayu selama puluhan tahun, lalu tanah mereka hampir sebagian besar dikuasai oleh perusahan tambang, kini laut mereka dijadikn tempat pembuangan sampah pabrik pengolahan.

Disamping itu, ini kebijakan pemerintah paling paradoks. Maluku Utara masuk dalam kebijakan Lumbung Ikan Nasional (LIN), dengan alokasi anggaran triliunan rupiah, tapi kebijakan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Maluku Utara justru mengarah pada kerusakan laut. “Sangat aneh,” tukas Muhlis.

Muhlis menambahkan, DKP Provinsi Maluku Utara seharusnya menjadi benteng pertahanan terakhir yang tetap kokoh berdiri dalam melawan rencana pembuangan limbah oleh PT TBP.

“Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Kami jadi menduga ada hal luar biasa terjadi antara Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara dengan PT TBP. Wallahua’lam bissawab,” tutup Muhlis. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here