Jabatan Sekda Halsel Masih Diisi Pelaksana Harian

  • Bagikan
Plh Sekda Halsel, Maslan Hi. Hasan. (Istimewa)

PENAMALUT.COM, LABUHA – Jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Selatan pasca ditinggalkan Helmi Surya Botutihe pada pertengahan Juni 2021 lalu, sampai saat ini masih diisi oleh pelaksana harian (Plh).

Bupati Halsel Usman Sidik menunjuk Maslah Hi. Hasan yang saat ini menjabat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) sebagai Plh Sekda.

Tentu dengan status Plh, Maslan dibatasi kewenangannya dalam pengambilan kebijakan yang bersifat strategis dalam hal administrasi. Salah satunya adalah penandatangan dokumen 6 Ranperda yang telah disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Bahkan status Plh Sekda ini sempat dipertimbangkan Ketua DPRD Halsel, Muhlis Jafar ditengah-tengah berlangsungnya paripurna persetujuan pengesahan 6 buah Ranperda dan penyampaian KUA-PPAS Perubahan 2021.

Muhlis meminta agar status Sekda Halsel yang masih Plh ini agar dipertimbangkan Bupati dalam penandatanganan dokumen tersebut.

Meski demikian, saat ditemui usai paripurna tersebut, Muhlis mengaku bahwa Bupati Usman Sidik telah menyampaikan bahwa Maslan bukan lagi Plh, namun sudah Pelaksana Tugas (Plt).

“Jadi kata Pak Bupati, ini tidak ada masalah lagi,” ujar Muhlis kepada wartawan, Senin (16/8) kemarin.

Namun apa yang disampaikan Bupati kepada Ketua DPRD Halsel ini justru berbeda dengan keterangan Sekretaris Badan Kepagawaian Pendidikan dan Pelantikan Daerah (BKPPD) Halsel, Fajri Subhi Kambey.

Menurut Fajri, status Maslan saat ini masih Plh Sekda, belum menjabat Plt. Fajri bahkan menegaskan bahwa jabatan Sekda bukan lagi Plt, namun harus penjabat (Pj).

“Dia (Maslan) masih Plh, dan sementara diusul menjadi Penjabat Sekda, bukan lagi Plt sekarang. Jadi sementara masih proses diusul ke Gubernur Malut untuk Penjabat Sekda,” jelasnya.

Persoalan status legalitas Sekda Halsel ini ikut disoroti Akademisi Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU), DR. Abdurrahman Kader.

Menurut dosen Ilmu Administrasi Negara ini, berberbicara tentang legalitas, maka legalitasnya harus formal. Legalitas formal itu tidak bisa berdasarkan pernyataan, sekalipun pernyataan itu disampaikan oleh kepala daerah.

“Harus dibuktikan dengan dokumen formal, dan dokumen formalnya adalah SK atau surat keputusan. SK Sekda dari status Plh ke Plt itu ada tidak legalitas dokumen formalnya ?,” katanya.

Lanjut dia, jabatan yang namanya pejabat atau statusnya seperti Plh, idelanya tidak bisa membuat keputusan atau kebijakan yang bersifat strategis. Mereka hanya melakukan tugas-tugas yang bersifat teknis atau menyelesaikan masalah-masalah yang bersifat teknis. Tidak bisa melakukan suatu tindakan hukum atau tindakan-tindakan publik yang bersifat strategis, karena status Plh hanya sementara.

Soal dokumen Perda yang nantinya ditandatangani Sekda yang masih berstatus Plh, pria yang akrab disapa Man itu juga menegaskan bahwa dari sisi keilmuan ilmu kebijakan publik, pernyataan seorang pejabat daerah dari aspek ilmu administrasi negara juga termasuk kebijakan publik, akan tetapi berkaitan dengan legalitas seorang pejabat harus berdasarkan dokumen formalnya.

“Perda merupakan sebuah prodak hukum yang strategis, maka sangat tidak mungkin disahkan oleh seorang Sekda yang masih berstatus Plh,” pungkasnya mengakhiri. (rul/ask)

banner 1280x960
banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!