Bupati Bakal Copot Pejabat Yang Berdomisili di Luar Halsel

  • Bagikan
Bupati Halmahera Selatan, Usman Sidik. (Istimewa)

PENAMALUT.COM, LABUHA – Bupati Halmahera Selatan telah mengeluarkan instruksi dengan Nomor: 03 tahun 2021 tentang penertiban status penduduk non permanen menjadi penduduk permanen di Kabupaten Halmahera Selatan.

Surat instruksi yang dikeluarkan sejak 13 Agustus 2021 lalu itu mempertegas tentang status kependudukan warga yang berdomisili di Kabupaten Halsel. Instruksi ini tidak hanya berlaku bagi masyarakat, tetapi juga berlaku kepada pegawai, baik PNS, PTT, maupun karyawan/karyawati dalam sebuah perusahaan.

Dalam instruksi itu memerintahkan seluruh PNS dan PTT serta karyawan dan karyawati/pekerja segera memiliki dokumen administrasi kependudukan (KTP-el dan Kartu Keluarga dengan alamat Kabupaten Halmahera Selatan).

Seluruh staf PNS dan PTT serta karyawan dan karyawati baik di unit-unit OPD maupun unit-unit kerja perusahaan sebagaimana tercantum dalam diktum pertama dipastikan telah memiliki KTP-el dan kartu keluarga (KK) sampai batas waktu 30 Oktober 2021.

Surat Instruksi Bupati Usman Sidik ini memuat 6 poin yang menjadi syarat utama untuk menjadi penduduk Halsel yang permanen. Ini dilakukan agar memastikan bahwa seluruh warga masyarakat dan para pegawai, karyawan dan karyawati, serta pekerja pada sebuah perusahaan benar-benar telah memiliki identitas kependudukan.

Ini dilakukan sebagai upaya agar setiap pegawai PNS dan PTT, serta para pejabat Kepala SKPD dilingkup Pemda Halsel dapat bertugas dengan pasti.

Bupati saat diwawancarai menegaskan akan mencopot atau memecat bagi para PNS, PTT, maupun kepala-kepala SKPD jika tidak mengindahkan surat instruksi tersebut.

“Kalau tidak indahkan, kita akan kenakan sanksi,” ujarnya saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (25/8).

Lanjut Bupati, bagi mereka yang berdomisili di luar Halsel dan bekerja di Halsel, konsekuensinya harus tetap pindah dan tinggal di Halsel.

Sementara untuk pejabat, Wakil Bendahara Umum DPP PKB ini menegaskan akan mencopot mereka jika kedapatan tidak mengurus pindah penduduknya.

“Kalau pejabat kepala-kepala dinas, kepala bidang, kepala bagian, dan para staf ahli, jika mereka bukan penduduk Halsel tetapi bertugas di Pemda Halsel dan tidak mengurus pindah penduduknya, maka mereka akan saya copot. Saya tegaskan copot mereka,” tegas Bupati. (rul/ask)

banner 1280x960
banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!