Soal Reklamasi Mangga Dua, Syarif Sebut Kadis PUPR Hanya Lihat Izin Tanpa Proses

  • Bagikan
Lokasi reklamasi pantai di Kelurahan Mangga Dua yang menjadi polemik. (Dok NMG)

PENAMALUT.COM, TERNATE – Aktivitas reklamasi pantai Kelurahan Mangga Dua, Kota Ternate, menjadi polemik.

Pasalnya, rekalamsi yang dikerjakan PT. Indo Alam Lestari untuk pembangunan gudang multi guna ini mengakibatkan terjadinya banjir rob dan berdampak langsung terhadap warga setempat. Hal ini mendapat penolakan dari warga.

Pemerintah Kota Ternate melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) menyebut banjir rob terjadi bukan diakibatkan pekerjaan reklamasi, namun karena saluran drainase yang belum selesai dibangun. Ia juga menyebut pekerjaan reklamasi itu sudah memiliki izin.

Berbeda dengan Kadis PUPR, Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Ternate, M. Syarif Tjan mengatakan izin proyek reklamasi itu sudah sejak tahun 2014, namun izin tersebut hanya berluku selama 3 tahun. Itu artinya sudah kadaluarsa.

“Apabila tidak ada perubahan dokumen izin, maka proses kegiatan dianggap ilegal. Apalagi mangrove itu masuk kawasan hutan lindung yang harus dijaga dan jangan ditebang. Bila ditebang, berarti mereka melakukan pelanggaran terhadap peraturan daerah (Perda),” katanya kepada wartawan, Selasa (16/11) tadi.

Ia menegaskan, penebangan hutan mangrove jelas akan dtindak. Namun yang melakukan penindakan adalah penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) yang menindaklanjuti pelanggaran Perda.

“Jadi, kegiatan reklamasi ini harus dihentikan, sebelum proses administrasi ini selesai. Belum ada dokumen perubahan dibuat,” ujarnya.

Syarif juga menyebut pernyataan Kadis PUPR pada pemberitaan beberapa waktu lalu itu hanya melihat secara pintas izinnya, namun proses izinnya Kadis tidak tahu.

“Beliau (Kadis PUPR) hanya sekilas melihat izin saja tetapi proses izin beliau belum tahu secara lingkungan. Saya tidak salahkan, tapi hanya meluruskan,” tukasnya.

Dirinya juga mengaku baru dilantik kemarin, sehingga terkait masalah ini belum diberikan peringatan secara langsung.

“Kepala Dinas LH sementara lagi ke Jakarta, nanti bsliau pulang kita akan menyurat untuk menghentikan kegiatan ini. Saya juga minta kepada pelaku usaha agar peduli lingkungan, karena mangrove itu dilindungi,” pintanya.

Sementara Wali Kota Ternate, M. Tauhid Soleman saat dikonfirmasi terkait masalah ini menganggap sudah selesai dan mempersilahkan wartawan untuk menanyakan kepada Dinas PUPR.

“Reklamasi itu sudah selesai, silahkan tanya ke PUPR. Semua itu ada mekanisme. Ada kepala dinas,” tandasnya. (udi/ask)

banner 1280x960
banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!