Dekot Dukung Kejari Usut Proyek Tetrapod

PENAMALUT.COM, TERNATE – DPRD Kota Ternate mendukung langkah Kejaksaan Negeri (Kejari) mengusut proyek pekerjaan tetrapod Pelabuhan Hiri di Sulamadaha, Kecamatan Ternate Barat, Kota Ternate.

Pasalnya, proyek yang menggunakan anggaran APBD Ternate 2021 senilai Rp 1.184.369.000 itu pekerjaannya diduga tidak sesuai spesifikasi.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Ternate, Hj. Fahri Bachdar mengatakan, sebagai lembaga pengawasan dan fungsi kontrol, pihaknya mendukung jalannya proses penyelidikan kasus tersebut.

“Biarlah mereka (Kejari) melaksanakan tupoksinya untuk memeriksa. Nanti sejauh mana terkait hasil pemeriksaannya, jika itu tentang persoalan administrasi atau fisik, kita tunggu saja,” ucap Fahri kepada wartawan, Selasa (5/4).

Menurut dia, Komisi III sudah dua kali melakukan pemantauan langsung ke lokasi pekerjaan tetrapod di Sulamadaha. Namun dari hasil pemeriksaan tidak ditemukan hal-hal yang tidak diinginkan.

“Komisi III sudah dua kali buat pemantauan. Jadi kalau memang Kejari melakukan pemeriksaan, kami menghargai. Tentu kami berharap tidak berpotensi ditemukan hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga menghambat pekerjaan tetrapod selanjutnya,” harapnya.

Disentil terkait kinerja Dinas PUPR, kata dia, pekerjaan tetrapod terlalu singkat dan ini merupaka janji pemerintahan lama atas tuntutan masyarakat Pulau Hiri.

“Memang banyak hal kalau kita berbicara tentang dinas terkait. Karena kemarin juga kami sudah melakukan koordinasi dengan Dinas PUPR, bahwa pekerjaan tetrapod yang dibutuhkan waktu kurang lebih 45 hari yang dimulai dari tanggal 9 November 2021 sampai 23 Desember 2021. Ini waktu yang cukup singkat, juga karena faktor sosial. Karena tuntutan masyarakat Pulau Hiri dan merupakan janji pemerintahan lama. Jadi kalau jumlah 670 buah dengan waktu 45 Hari ini tidak cukup, maka kami tambahkan adendum 45 Hari lagi,” ujarnya.

Sebelumnya, anggaran pembuatan tetrapod pada APBD Perubahan tahun 2021 sebesar Rp 1.184.369.000, kemudian ditambahkan 3 miliar di APBD tahun 2022 untuk 370 buah tetrapod.

Namun demikiam, menurut Fahri hal ini belum cukup. Sehingga informasinya akan ditambahkan lagi 3,7 miliar di APBD tahun 2023. Karena secara teknis yang direncakan oleh Dinas PUPR maupun konsultan perencanaan dengan total anggaran kurang lebih 7 miliar sekian untuk tambahan tetrapod sekaligus peletakan di laut.

“Jadi tambahan sekitar 3,7 miliar ini nanti di tahun 2023 baru diatur. Itu sudah termasuk tambahan tetrapod dan sekalian penyusunan di laut,” tutupnya. (tr2/ask)