Tambang Rakyat Kusubibi Ditutup, Aliansi Indonesia Nilai APRI Halsel Gagal

  • Bagikan
Ketua Aliansi Indonessia Halmahera Selatan, Sarjan Taib. (Amrul/Penamalut)

PENAMALUT.COM, LABUHA – Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan melalui Camat Bacan Barat telah mengeluarkan surat pemberitahuan penutupan aktivitas gambang rakyat di Desa Kusubibi. Ini artinya, segala bentuk aktivitas penambangan di wilayah itu sudah ditiadakan.

Menanggapi hal ini, Aliansi Indonesia (AI) justru menganggap Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia (APRI) Halsel gagal memperjuangkan hak-hak masyarakat penambang.

“Untuk itu, AI mendesak DPC APRI Halsel harus bertanggung jawab atas penutupan sementara aktivitas tambang rakyat Kusubibi,” tegas Ketua AI Halse, Sarjan Taib kepada wartawan, Selasa (3/8) tadi.

Sebab lanjut dia, APRI Halsel tidak sanggup mengurus izin wilayah pertambangan rakyat (WPR) dan izin pertambangan rakyat (IPR). Padahal, selama ini masyarakat Kusubibi dan para penambang sudah memberikan kepercayaan terhadap APRI untuk mengurus izin tersebut.

“Sampai saat ini, izin WPR dan IPR belum keluar. Sebenarnya ada apa dibalik pengurusan selama ini,” tanya Sarjan.

Ia menuturkan, beberapa pekan lalu saat pertemuan antara OKP, Lembaga Alinasi Indonesia, Lembaga Bantuan Hukum, LSM Makuriwo, dan pihak Polres Halsel yang di mediasi oleh LSM Makuriwo Halsel, dirinya sudah menyampaikan dihadapan Wakapolres Halsel bahwa penutupan tambang kususbibi harus menjadi perhatian bersama.

“Kita harus cari solusinya, tidak bisa membiarkan begitu saja. Kasihan masyarakat Kusubibi, para penambang dan masyarakat di sekitarnya, tidak lagi bisa melakukan aktivitas di sana,” tuturnya.

Awalnya, kata dia, ia sangat setuju ketika APRI bersama masyarakat dan penambang Kusubibi bersepakat untuk mengurus izin WPR dan IPR. Namun sampai saat ini, izin tersebut tidak ada.

Ia selaku Ketua AI Halsel, sangat mendukung langkah yang dilakukan DPC APRI untuk kepentingan masyarakat. Namun apabila
APRI sengaja dan bermain dalam pengurusan ini, maka ia akan melakukan investigasi dan penelusuran. Jika ada penyimpangan, Sarjan menegaskan akan memproses hukum.

“Saya akan turun ke lokasi tambang Kususbibi untuk menelusuri. Kalau sampai ada yang mengadukan ke saya, maka AI akan melaporkan ke pihak penegak hukum,” tandasnya.

Sementara Ketua DPC APRI Halsel, Irfan Abdurrahim, membantah tuduhan Sarjan. Ia menegaskan KETU AI Halsel tidak tahu apa-apa soal pengurusan izin. Sehingga itu, ia menyarankan kepada Ketua AI agar jangan banyak berkomentar.

“Apa yang APRI lakukan itu demi kepentingan masyarakat, dan itu Sarjan tidak tahu. Makanya jangan asal bicara untuk cari popularitas,” ujar Irfan saat dihubungi terpisah.

Irfan mengaku pengurusan izin WPR dan IPR butuh proses, bukan ikut maunya Sarjan. Langkah APRI untuk pendampingan terhadap masyarakat itu sudah direstui pemerintah pusat melalui Kemenko Maritim dan Investasi.

“Sarjan tidak tahu hal itu. Untuk itu sekali lagi saya tegaskan bahwa Sarjan jangan asal bicara yang tidak ada dasar,” tukasnya. (rul/ask)

banner 680x680 banner 1280x473
banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!